Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana untuk merelokasi 38 kepala keluarga (KK) korban bencana ke hunian baru yang akan dibangun di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada akhir tahun ini. Akan tetapi, pembangunan hunian tersebut yang menggunakan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum juga dimulai.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, mengatakan seharusnya pembangunan hunian baru ini sudah masuk dalam proses pengerjaan. Namun, tidak diketahui alasan mengapa progresnya terlambat.
Terlepas dari itu, Theo berharap pembangunan hunian tersebut dapat dipercepat agar para korban bencana dapat segera menempatinya. Ia merasa parah jika hal ini masih terbengkalai.
Theo juga menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan hunian relokasi ini berasal dari BNPB. Ia sudah sering berkomunikasi dengan jajaran BNPB terkait pembangunan ini. Namun, Theo menyadari bahwa proses kerja BNPB bisa lebih lambat karena harus menangani banyak daerah di seluruh Indonesia, sedangkan Bogor hanya satu dari sekian banyak kota.
Sebelumnya, 40 KK korban bencana di Kota Bogor dijadwalkan akan direlokasi ke hunian baru yang akan dibangun di Kelurahan Pamoyanan. Hal ini disebabkan karena rumah mereka terdampak bencana dan berada di zona rawan bencana.
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menjelaskan bahwa 40 KK korban bencana tersebut berasal dari Kelurahan Empang, Lawanggintung, dan Batutulis. Mereka mengalami bencana longsor dan banjir pada bulan Maret lalu.
Dedie mengatakan bahwa rencananya akan dibangun 40 unit rumah di lahan seluas 7.000 meter persegi di Kelurahan Pamoyanan. Ia berharap pembangunan rumah tersebut dapat selesai pada akhir tahun ini sehingga para korban bencana dapat segera menempatinya.
Sumber: Republika
