Perdana Menteri Bisher al Khasawneh mengatakan Yordania akan mempertimbangkan “semua opsi” sebagai tanggapan terhadap kegagalan Israel dalam membedakan antara target militer dan sipil dalam pengeboman dan invasi yang semakin intensif di Jalur Gaza. Ia tidak menjelaskan langkah apa yang akan diambil oleh Yordania. Pernyataan ini dilontarkan setelah Yordania memanggil pulang duta besarnya dari Israel sebagai bentuk protes atas serangan Israel di Gaza. Israel memulai serangan ini setelah serangan mendadak yang dilakukan oleh Hamas pada 7 Oktober lalu.
Beberapa hari lalu, Yordania juga mengumumkan bahwa duta besar Israel yang meninggalkan Amman setelah serangan Hamas tidak diizinkan untuk kembali. Kemudian, ia dinyatakan sebagai persona non grata.
Khasawneh mengatakan kepada media pemerintah bahwa “semua pilihan ada di atas meja” bagi Yordania dalam menghadapi agresi Israel di Gaza dan dampaknya.
Yordania telah menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1994. Namun, Khasawneh menyatakan bahwa pengepungan Israel yang terjadi di Gaza, yang padat penduduk, tidak dapat dianggap sebagai pembelaan diri seperti yang sering diklaim oleh Israel. Menurutnya, serangan brutal Israel tidak membedakan antara target sipil dan militer, dan mereka meluas hingga ke daerah yang seharusnya aman dan bahkan mencakup ambulans.
Israel membantah bahwa mereka dengan sengaja menargetkan objek-objek sipil di daerah yang padat penduduk. Mereka menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, menggali terowongan di bawah rumah sakit, dan menggunakan ambulans untuk mengangkut para pejuang mereka.
Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan bahwa hubungan dengan Yordania memiliki kepentingan strategis bagi kedua negara, dan mereka menyesalkan pernyataan-pernyataan yang menghasut dari pemimpin Yordania.
Beberapa diplomat mengindikasikan bahwa Yordania sedang mempertimbangkan ulang hubungan ekonomi, keamanan, dan politiknya dengan Israel, dan mungkin akan membekukan atau mencabut sebagian perjanjian damai mereka jika konflik di Gaza semakin memburuk.
Perang antara Israel dan Hamas telah memperkuat ketakutan di Yordania, yang menjadi tempat tinggal bagi banyak pengungsi Palestina dan keturunan mereka. Masyarakat khawatir bahwa Israel akan mengusir para warga Palestina secara massal dari Tepi Barat yang diduduki Israel. Serangan pemukim Israel terhadap penduduk Palestina meningkat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober.
Kekhawatiran semacam itu juga meningkat karena adanya koalisi penguasa nasionalis-religius di Israel, yang merupakan pemerintahan paling kanan yang pernah ada. Beberapa kelompok garis keras pendukung “opsi Yordania adalah Palestina”.
Raja Abdullah menyampaikan keprihatinannya saat bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg di Brussels. Ia memperingatkan tentang potensi adanya kekerasan yang meluas di Tepi Barat dan Yerusalem timur yang sebagian besar dihuni oleh warga Arab jika serangan pemukim Yahudi terhadap warga sipil Palestina tidak dihentikan.
Menteri Luar Negeri Ayman Safadi mengatakan bahwa setiap upaya Israel untuk mengusir warga Palestina ke Yordania, yang berbatasan dengan Tepi Barat, akan dianggap sebagai pernyataan perang. Ia menyebutnya “garis merah”.
Sumber keamanan mengatakan bahwa tentara Yordania telah memperkuat posisinya di sepanjang perbatasan mereka. Yordania, yang merupakan sekutu Amerika Serikat, khawatir bahwa kekerasan dapat meluas dan menyebabkan demonstrasi besar-besaran mendukung Hamas.
Para diplomat mengatakan bahwa kekhawatiran
