Guru SLB di Pekalongan, Jawa Tengah, menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan siswa. Syaiful Huda, Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia harus melihat guru sebagai investasi untuk generasi muda bangsa, bukan sebagai beban negara. Menurutnya, kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru dan kesejahteraan mereka harus diperjuangkan oleh pemerintah.
Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa pemerintah masih menganggap guru sebagai beban daripada investasi. Salah satunya adalah moratorium pengangkatan guru sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selama hampir 12 tahun terakhir. Selain itu, upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga berjalan lambat.
Sikap daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menunjukkan bahwa mereka melihat guru sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini berdampak pada sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Syaiful Huda menekankan bahwa anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN seharusnya dapat menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Dengan anggaran sebesar itu, dia yakin bahwa masalah kesejahteraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia dapat terselesaikan jika guru menjadi prioritas kebijakan.
Sumber: Republika
