Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi. Jika kita tidak mengurangi emisi dengan segera, suhu rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa menjadi tidak dapat dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut, dan cuaca ekstrim. Oleh karena itu, greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik yang sangat penting untuk dipelajari pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi dengan biaya apa, siapa yang membayar, dan dengan harga berapa – berapa tambahan biayanya, siapa yang membayar, dan bagaimana dampaknya? Kita bisa saja mencontoh Shanghai yang memberlakukan pajak sampai Rp. 300 juta untuk kendaraan non-listrik. Saat ini hampir 100% motor, 100% bus, dan 50% mobil di Shanghai sudah menggunakan listrik. Langit Shanghai menjadi biru dan kota menjadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) sebesar ini untuk percepatan elektrifikasi? Kita juga bisa meniru negara-negara Eropa yang memiliki kisaran harga listrik € 28 per 100 kWh, atau sekitar Rp. 4.760 per kWh. Saat ini banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya berasal dari energi terbarukan, sementara di Indonesia kita masih mengandalkan listrik dari batu bara yang lebih murah dengan kisaran harga Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani harga listrik 3 kali lipat untuk mempercepat transisi energi? Faktanya, jika kita tidak melakukan transisi energi dan hidup secara hijau, maka keberlangsungan kehidupan di bumi akan terancam. Namun, juga adalah fakta bahwa sebagian besar penduduk Indonesia belum mampu menanggung inflasi atau biaya tambahan akibat kebijakan hijau.
Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang mempelajari dan tidak meremehkan topik ini. (Sumber: https://prabowosubianto.com/memahami-greenflation-topik-penting-yang-dipelajari-gibran-namun-disepelekan-mahfud/)
