BANDA ACEH – Tujuan reformasi adalah untuk membawa misi perubahan Indonesia dari rezim baru yang sangat otoriter dan pemerintahan yang korup menjadi Indonesia yang demokratis yang membawa kesejahteraan bagi bangsa. Namun kenyataannya, belakangan situasi politik malah semakin jauh dari cita-cita reformasi tersebut, ditandai dengan semakin kuatnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Karo, Barata Sembiring Brahmana di depan ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengikuti diskusi dan dialog dengan Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote, serta pakar hukum tata negara Feri Amsari dan tim film dokumenter tersebut di Inter Coffee, Komplek Kampus USU, Padang Bulan, Medan, pada Minggu (3/3).
” Mereka lupa cita-cita reformasi dan hanya mau ambil bagian dari istana,” katanya.
Menurut Barata, cita-cita reformasi yang akan membawa Indonesia terhindar dari kolusi, korupsi, dan nepotisme adalah hal yang paling ideal untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sangat maju. Namun kenyataannya, belakangan ini praktik korupsi malah sudah menjadi hal yang tidak lagi menjadi tabu bagi masyarakat. Hal ini karena korupsi sudah meluas.
“Saya kira ini menjadi PR bagi kalangan mahasiswa saat ini. Apakah akan membiarkan hal ini terus terjadi atau mendorong gerakan untuk menghentikan semua bentuk nepotisme dan KKN yang kembali dilakukan oleh para penguasa,” ujarnya dalam diskusi yang dihadiri oleh guru besar USU Prof Dr. Ningrum Sirait, Prof Dr. Nurlisa Ginting, dan beberapa akademisi lainnya.
Sementara itu, Feri Amsari mengatakan bahwa film ini merupakan salah satu bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan bahwa pesta demokrasi seperti Pemilu 2024 menjadi agenda politik yang sangat massif terjadinya kecurangan oleh penguasa.
“Ironisnya, ini sudah terencana dan didesain secara sangat terstruktur dan massif oleh penguasa saat ini. Jadi, perencanaan kecurangan untuk memuluskan dinasti itu dilakukan dengan desain menggunakan kekuatan dari kekuasaan. Kami tidak pada posisi ingin memihak pihak mana pun dalam pemilu 2024, namun kami lebih pada memberi kesadaran mengenai kecurangan yang terjadi sehingga kita bisa tergerak untuk melakukan koreksi,” pungkasnya.
