Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045
Di luar delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu memfokuskan pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. 17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau syarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita secara langsung, mempersiapkan diri dengan kemampuan untuk mengatasinya.
Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, mencapai swasembada pangan, energi, dan air harus diperjuangkan dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program lahan pertanian, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Setidaknya 4 juta hektar lahan tambahan untuk panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dengan peningkatan luas panen ini, dengan asumsi semuanya merupakan sawah padi, akan ada penambahan 20 juta ton gabah (dengan produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (dengan hasil 50%). Di ranah energi, Indonesia berada pada posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan avtur biofuel dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, serta pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti tenaga air, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik, membuatnya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Penerimaan Nasional
Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip UUD 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menegaskan perlunya peningkatan signifikan dalam kemampuan lembaga penerimaan nasional, bersamaan dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem pajak, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Alih-alih, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan penerimaan dalam negeri. Pendirian Lembaga Penerimaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio penerimaan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan non-pajak, memperluas basis pajak dan sumber penerimaan lainnya. Insentif pajak harus diarahkan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan
Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga merupakan cermin dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar penyebab berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang menghasilkan generasi yang tidak mencapai potensinya. Oleh karena itu, membasmi kemiskinan harus menjadi batu penjuru kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghapus kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan penting.
Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba
Penyalahgunaan narkoba adalah datang yang secara serius merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Sementara itu, pemerintah diberi tugas untuk menutup segala kesempatan penyelundupan narkoba.
Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat
Akses ke layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan pembaruan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.
Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi
Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas pendidikannya dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), upaya kebudayaan, dan LSM. Inovasi secara alami akan mengikuti kemajuan dalam bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun ke depan. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digitalisasi penting untuk memupuk otonomi nasional.
Target Prioritas 7: Menjaga Seni Budaya, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Mendirikan dana perwakafan budaya menjamin pelestarian budaya kita secara terus-menerus. Program yang ditujukan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Memupuk ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.
Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas
Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif membutuhkan peran penting negara dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan memperjuangkan kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, ketenagakerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan anak-anak menerima perlindungan yang diperlukan untuk perkembangannya, termasuk akses ke gizi yang tepat.
Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Menjaga Hubungan Internasional yang Berkesinambungan
Kesejahteraan dan kehidupan yang damai dapat dicapai dalam bangsa yang stabil dan aman. Sebuah bangsa yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapatkan penghargaan dalam hubungan internasional yang terhormat.
Target Prioritas 10: Memastikan Konservasi Lingkungan
Dalam upaya kita untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kita akan mempercepat komitmen kita terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian target emisi gas rumah kaca netral. Hal ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air dari berbagai produk serta meningkatkan pengelolaan berkelanjutan lahan, air, dan hutan. Selain itu, adopsi bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.
Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi pangan yang berkelanjutan dan produktif. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida sangat mempengaruhi produksi pangan dan produktivitas. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan memastikan harga yang lebih baik untuk panen mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka.
Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Perumahan Berkualitas, Terjangkau, dan Sanitasi yang Baik untuk Komunitas Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan
Akses ke perumahan yang layak dan terjangkau adalah hak mendasar bagi setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas dan terjangkau dengan sanitasi yang tepat untuk mereka yang membutuhkannya. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah mulai tahun kedua. Di area perkotaan, penting untuk memastikan konstruksi 500.000 rumah tapak dan 500.000 rumah vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen milik publik) dan rusunawa (apartemen sewa publik). Dengan demikian, target untuk menjamin konstruksi/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit perumahan di seluruh Indonesia.
Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen Lainnya
Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka institusional untuk Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, adalah langkah-langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…
