Indonesia sedang menghadapi salah satu persoalan ekonomi yang paling kritis: aliran keluar kekayaan nasional yang terus berlanjut. Sejumlah besar kekayaan ekonomi yang dihasilkan Indonesia disimpan dan digunakan di luar negeri. Kekayaan bagi sebuah bangsa seperti darah bagi tubuh; saat ini, Indonesia sedang mengalami pendarahan secara finansial, sebuah kondisi yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Jika kita memperluas analogi ini ke masa kolonial, ini setara dengan berabad-abad pendarahan ekonomi. Mereka yang akrab dengan pandangan saya yang telah lama tahu bahwa kekayaan Indonesia bocor keluar dari negara setiap tahun—itu tidak tinggal di dalam batas negara kita. Secara efektif, semua orang Indonesia secara tidak langsung bekerja sebagai buruh bagi orang lain; kita bekerja di tanah air kita hanya untuk memperkuat kemakmuran negara asing. Kita bagaikan penyewa di rumah sendiri. Secara historis, selama masa VOC, aliran keluar kekayaan kita sangat jelas, yang menimbulkan tantangan dari Generasi ’45 sebelumnya. VOC adalah perusahaan paling bernilai dalam sejarah ekonomi. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia sangat tinggi, mungkin salah satu yang tertinggi secara global, namun keuntungan tersebut disimpan di Belanda. Kondisi saat ini serupa dengan masa lalu namun lebih tidak terlihat, sehingga lebih sulit dideteksi. Mereka yang menyadari situasi ini sering memilih berdiam diri atau telah pasrah dengan realita ini. Bahkan ada yang memfasilitasi aliran keluar kekayaan kita. Untuk melacak bagaimana kekayaan Indonesia tersalur ke luar negeri, kita dapat melihat beberapa indikator ekonomi: Pertama, neraca perdagangan bangsa kita, terutama struktur kepemilikan perusahaan ekspor. Kedua, catatan deposito di bank-bank asing milik pengusaha dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan asing yang mendapatkan keuntungan di Indonesia namun menyimpan pendapatan mereka di luar negeri. Saya mulai menganalisis data ekspor-impor Indonesia dari tahun 1997 saat saya berada di Yordania, ingin memahami kondisi sebenarnya dari ekonomi kita. Meninjau periode dari 1997 hingga 2014, ternyata selama 17 tahun ini, total ekspor kita mencapai USD 1,9 triliun, menghasilkan surplus perdagangan sekitar IDR 26,6 triliun, dengan menggunakan nilai tukar IDR 14.000. Angka ini cukup besar. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah jumlah yang dilaporkan dalam dokumen ekspor. Mereka mungkin tidak secara akurat mencerminkan nilai ekspor sebenarnya. Menurut wawasan dari banyak eksportir dan studi yang dilakukan oleh lembaga riset terkemuka, angka tersebut bisa dilaporkan lebih rendah sebesar 20%, 30%, atau bahkan hingga 40%. Global Financial Integrity memperkirakan kebocoran ekspor akibat kesalahan penagihan perdagangan, atau “kesalahan” dalam mencatat nilai dan volume ekspor, mencapai USD 38,5 miliar pada tahun 2016, setara dengan sekitar IDR 540 triliun atau 13,7% dari total perdagangan. Dari tahun 2004 hingga 2013, total bocoran dari “kesalahan” ini mencapai USD 167,7 miliar—setara dengan sekitar IDR 2,3 kuadriliun dengan nilai tukar USD 1 = IDR 14.000. Selain itu, setelah diinvestigasi, terlihat bahwa sebagian besar keuntungan kita tidak tinggal di dalam negeri. Oleh karena itu, saya tidak kaget ketika pada Agustus 2016, Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa sekitar IDR 11.400 triliun milik pengusaha dan perusahaan Indonesia disimpan di luar negeri. Jumlah ini 5 kali lipat dari anggaran nasional saat ini kita dan sekitar setara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Selain dari ekspor yang tidak dilaporkan atau dilaporkan salah oleh para pengusaha kita, sebagian besar keuntungan ekspor Indonesia berujung ke perusahaan asing dengan rekening di luar negeri. Hal ini terjadi karena sebagian besar nilai dari ekspor kita dikontrol oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menjual sumber daya alam Indonesia. Mereka menggunakan jalan-jalan kita, pelabuhan, dan tenaga kerja kita. Namun, ketika mereka untung, mereka tidak menyimpan keuntungan mereka di Indonesia. Selain itu, beberapa pengusaha Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ekspor dan bisnis di sini juga memilih menyimpan dan mentransfer sebagian dari keuntungan mereka ke luar negeri. Ini adalah masalah yang signifikan bagi bangsa kita. Jika uang ini tidak tinggal di Indonesia, maka tidak bisa digunakan untuk membangun negara kita. Bank-bank kita tidak memiliki cukup modal untuk memberikan pinjaman yang dapat merangsang perekonomian kita. Efek multiplier ekonomi yang diharapkan yang dapat menghidupkan kembali ekonomi Indonesia tidak terjadi. Apakah ini masalah baru? Jika kita melihat ke belakang, tampaknya aliran keluar kekayaan Indonesia telah menjadi masalah selama berabad-abad. Ini adalah masalah sistemik yang perlu kitaakui dan kitaatasi. Jika kita melihat ke tahun 1950-an, kecuali selama periode pergolakan, kegiatan ekspor-impor Indonesia menguntungkan. Tetapi siapa yang mendapat manfaat dari keuntungan ini? Ketika kita melihat kembali pidato Sukarno “Indonesia Menggugat,” menjadi jelas bahwa dia mengatasi isu-isu yang sama sekali. Sementara saya merujuk pada angka dalam dolar Amerika Serikat dan Rupiah, Sukarno menggunakan Guilder dalam argumennya. Isu inti yang diangkat Sukarno adalah aliran keluar kekayaan kita, masalah yang persisten yang diajukan secara indah dalam tulisan-tulisannya: “Bagi imperialisme, Indonesia tidak tertandingi—sebuah surga yang tidak ada tandingan di mana pun di dunia untuk daya tariknya yang luar biasa. “Pada sekitar tahun 1870, pintu-pintu telah terbuka. Seolah didorong oleh angin yang semakin kencang, banjir sungai yang bergejolak, atau deru gemuruh sebuah pasukan yang menaklukkan sebuah kota, Hindia Belanda berubah setelah persetujuan Dewan Negara Belanda atas Undang-Undang Agraria dan Sugar Act De Waal pada tahun 1870. Hal ini menyebabkan masuknya modal swasta ke Indonesia, menimbulkan pabrik-pabrik gula, perkebunan teh dan tembakau, serta berbagai usaha lain termasuk tambang, kereta api, tram, pengapalan, dan berbagai operasi manufaktur. “Bagi rakyat Indonesia, perubahan pasca 1870 hanyalah metode baru ekstraksi sumber daya. Bagi mereka, imperialisme lama dan modern tidak dapat dibedakan—keduanya hanyalah cara untuk mengalirkan kekayaan Indonesia ke luar negeri, melanjutkan pola eksploitasi ekonomi.” Baru-baru ini saya menemukan sebuah studi yang mengungkapkan catatan resmi Belanda dari tahun 1878 hingga 1941. Dokumen-dokumen ini mendetailkan keuntungan dari ekspor Indonesia, tabungan Belanda di Indonesia, dan anggaran yang dialokasikan untuk upaya kolonisasi Belanda. Studi ini menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 63 tahun, Belanda mengumpulkan keuntungan sebesar 54 miliar Guilder. Pada saat itu, jumlah ini setara dengan USD 22 miliar. Disesuaikan dengan nilai saat ini, itu akan sekitar USD 398 miliar, setara dengan sekitar USD 5.123 miliar hari ini—setara dengan IDR 66.599 triliun. Bung Karno pernah mengkritisi aliran keluar kekayaan kita yang masif ini, yang dia lihat sebagai pelarian modal dari Indonesia. Sebagai seseorang yang tidak dipersiapkan secara formal dalam bidang ekonomi, saya merujuk ini sebagai “aliran keluar bersih kekayaan nasional”—sebuah kebocoran berlebihan dari sumber daya keuangan negara kita. Saya sering ditanya tentang pelemahan nilai tukar Rupiah dan harga-harga kebutuhan pokok yang volatil. Jawabannya, meskipun sederhana, sepertinya adalah sesuatu yang banyak elit dan ahli ekonomi Indonesia enggan membicarakannya secara terang-terangan. Saya selalu mengatakan bahwa kekayaan nasional kita tidak tinggal di dalam Indonesia. Ini adalah masalah mendasar. Kita membiarkan kekayaan kita disalurkan ke negara lain. Di bawah kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa berharap ekonomi kita berkembang? Bagaimana harga bisa tetap stabil bagi warga negara kita jika kekayaan kita terus mengalir keluar? Saya minta maaf jika perkataan saya terkesan tegas. Ada yang menasihatiku untuk “hanya menyoroti hal-hal positif,” sementara yang lain menyarankan, “Tuan Prabowo, tolong atur kata-katanya. Berbicaralah dengan lembut.” Selama 15 tahun terakhir, setiap kali saya memiliki kesempatan untuk menyajikan data, saya selalu bertanya pada audien saya: “Apakah Anda menginginkan saya berbicara dengan sopan, atau Anda ingin mendengar kebenaran yang tidak terhalus? Apakah Anda lebih suka kata-kata yang ramah, menenangkan, atau realitas yang menghantam?” Mereka selalu menjawab, “Katakan saja apa adanya, Tuan Prabowo.” Menurut pendapat saya, elit Indonesia belum menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka belum transparan kepada rakyat. Mengapa orang miskin semakin terpinggirkan? Mengapa orang kaya semakin kaya di Indonesia, dan orang miskin semakin miskin? Mengapa petani kita tidak tersenyum saat musim panen? Bagaimana mungkin di negara yang sudah merdeka lebih dari 75 tahun, masih ada guru kontrak yang hanya mendapatkan IDR 200.000 sebulan? Meskipun sekarang ada bantuan langsung dari Pemerintah Pusat dan Daerah, masih jauh dari cukup. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa sebagian besar keuntungan nasional kita mengalir ke luar negeri sementara elit diam saja? Puluhan ribu triliun Rupiah yang seharusnya berada di Indonesia disimpan di luar negeri, namun elit Indonesia tidak berupaya keras untuk mengembalikan dana tersebut. Itu…
National Strategic Challenge: The Net Outflow of National Wealth
