Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengungkapkan syarat untuk menjadi menteri dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
JAKARTA — Sekretaris Jenderal, Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembahasan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka makin intensif jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Termasuk komunikasi dengan partai politik Koalisi Indonesia Maju dan sosok-sosok profesional.
Pihaknya juga tengah melakukan perhitungan terkait kader Partai Gerindra yang direkomendasikan ke kabinet Prabowo-Gibran. Namun, ia masih enggan mengungkap nama kader internal tersebut.
“Ya yang akan kita perhitungkan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat atau yang diusulkan,” ujar Muzani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Partai Gerindra juga tentu memperhitungkan sosok-sosok yang direkomendasikan partai politik Koalisi Indonesia Maju. Pihaknya menghargai nama yang disodorkan, khususnya yang memang ahli di bidangnya.
“Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan partai politik di dalam pengajuan nama dan posisi itu kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka,” ujar Muzani.
Partai Golkar sendiri sebelumnya diisukan meminta jatah lima menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Muzani sendiri mengatakan, penentuan kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden terpilih.
“Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan,” ujar Muzani.
Ia juga masih enggan mengungkap jatah menteri untuk Partai Gerindra di kabinet Prabowo-Gibran. Sebab hingga saat ini, belum ada angka pasti terkait pembagian kursi menteri.
“Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti, karena ini semua masih di-exercise ya, masih terus ‘ini pas atau nggak’,” ujar Wakil Ketua MPR itu.
