Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menegaskan perlunya pemisahan fungsi strategis antara intelijen dalam negeri dan luar negeri. Menurutnya, pemisahan ini sangat penting mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi Indonesia saat ini.
Rizal menyatakan bahwa pemisahan fungsi intelijen luar negeri dan dalam negeri, serta kewenangan penegakan hukum bagi intelijen dalam negeri, sangat dibutuhkan. Dia juga mencatat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk di Badan Intelijen Negara (BIN), karena tidak adanya otoritas yang memiliki kewenangan konkret untuk menyelidiki operasi BIN.
Rizal juga menyoroti struktur kelembagaan BIN yang masih didominasi oleh unsur militer, yang cenderung terlalu terlibat dalam konflik kepentingan politik. Dia menekankan pentingnya melakukan rekrutmen secara diam-diam dan tidak hanya didominasi oleh lulusan Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).
Dalam diskusi tersebut, aspek pengawasan juga menjadi isu krusial. Rizal mempertegas bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama BIN, sangat kompleks. Tantangan pengawasan meliputi pengawasan anggaran, operasi, dan regulasi.
Terkait dengan penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, peneliti BRIN Muhammad Haripin mengatakan bahwa dalam praktiknya, fungsi BIN sebagai koordinator belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi intelijen. Penguatan dan penegasan peran BIN sebagai koordinator intelijen dianggap sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.
Haripin juga menyoroti pengembangan sumber daya manusia (SDM) di BIN, menyebut bahwa proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, ia menekankan perlunya formulasi yang lebih baik terkait pola pendidikan ideal bagi para intelijen guna menghindari politisasi di dalam BIN.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menekankan pentingnya penguatan intelijen luar negeri, terutama menghadapi ancaman dari luar yang semakin kompleks. Dia mengkritisi pergeseran dominasi TNI dan Polri di BIN yang seharusnya lebih diisi oleh kalangan sipil.
Selain itu, Erik Purnama dari ISDS menambahkan bahwa struktur dalam BIN saat ini banyak diisi oleh personel militer yang karier mereka stagnan, bukan merupakan yang terbaik dari ABRI. Dia juga menyoroti politisasi dalam rekrutmen di STIN yang berdampak pada kualitas SDM di BIN.
Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie menilai perlunya perubahan orientasi untuk fokus pada ancaman eksternal dan penguatan peran sipil dalam intelijen. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan pemikiran terkait restrukturisasi dan penguatan lembaga intelijen di Indonesia, serta mengembangkan kajian intelijen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
