Pelantikan kepala daerah tahun 2025 di Jawa Barat akan berlangsung secara serentak, melibatkan pasangan kepala daerah terpilih yang tidak menghadapi sengketa serta yang sudah menerima putusan dismissal dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dari 27 pasangan kepala daerah terpilih, hanya 26 pasangan yang dipastikan akan segera dilantik pada 20 Februari 2025. Namun, pasangan Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz dari Kabupaten Tasikmalaya masih menghadapi proses hukum di MK, sehingga kemungkinan besar tidak akan bisa mengikuti pelantikan pada tanggal tersebut.
Presiden RI, Prabowo Subianto, menetapkan tanggal 20 Februari sebagai awal dari pelantikan bertahap kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Sebelumnya direncanakan pelantikan berlangsung pada 18, 19, dan 20 Februari, namun setelah berkonsultasi dengan Presiden, disepakati bahwa pelantikan akan terpusat pada tanggal 20 Februari. Pelantikan ini menjadi tanda dimulainya masa jabatan baru para pemimpin di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan.
Daftar pasangan wali kota terpilih di Provinsi Jawa Barat yang akan dilantik pada 20 Februari 2025 antara lain:
1. Kota Tasikmalaya: Wali Kota Viman Alfarizy dan Wakil Wali Kota Diky Chandra
2. Kota Banjar: Wali Kota Sudarsono dan Wakil Wali Kota Supriana
3. Kota Bekasi: Wali Kota H. Tri Adhianto Tjahyono dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe
4. Kota Cimahi: Wali Kota Ngatiyana dan Wakil Wali Kota Adhitia Yudisthira
5. Kota Depok: Wali Kota Supian Suri dan Wakil Wali Kota Chandra
6. Kota Cirebon: Wali Kota Effendi Edo dan Wakil Wali Kota Siti Farida
7. Kota Bandung: Wali Kota Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin
8. Kota Sukabumi: Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana
9. Kota Bogor: Wali Kota Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin
Pelantikan para wali kota dan wakil wali kota ini diharapkan membawa semangat baru dalam pembangunan di setiap daerah. Dengan visi misi yang telah disampaikan selama kampanye, para pemimpin baru diharapkan mampu menghadapi tantangan seperti peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengentasan kemiskinan. Sinergi antara kepala daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan program kerja berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat dan mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik selama lima tahun ke depan.
