Kebijakan Ekonomi Prabowo Subianto 2025: Pendorong Pertumbuhan

by -13 Views

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan delapan kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2025. Tujuan dari kebijakan-kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kondisi ekonomi negara. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR), dan bantuan sosial (bansos) yang akan diterapkan sepanjang tahun ini.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menjelaskan secara rinci delapan kebijakan kunci yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

Beberapa kebijakan tersebut meliputi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, serta pemberian THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Ada pula stimulus ekonomi yang akan diberlakukan selama bulan Ramadhan dan Lebaran, bersama dengan paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik dan pajak penjualan barang mewah.

Prabowo juga menekankan pentingnya program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan yang diyakininya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Dia juga mengungkapkan rencana pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pembentukan dana investasi nasional yang disebut sebagai Danantara, sebagai langkah untuk memperkuat ekonomi negara.

Selain itu, kebijakan lain seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, dan revisi peraturan yang mempermudah berusaha, akan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Dukungan terhadap sektor ekspor Sumber Daya Alam (SDA) dan kebijakan internasional juga menjadi fokus penting dalam langkah-langkah ini.

Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait lainnya dalam pengumuman kebijakan ekonomi ini, menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mencapai hasil maksimal dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.