Pemerintah melalui Istana telah memberikan tanggapannya terkait kasus korupsi yang terjadi dalam ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang di PT Pertamina. Dari hasil investigasi Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar minyak (BBM) yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menegaskan bahwa pemerintah sangat mendukung penegakan hukum dalam kasus ini. Langkah pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melawan segala bentuk korupsi, di lembaga negara maupun BUMN.
Pemerintah memberikan dukungan kepada Pertamina, baik di level holding maupun anak perusahaannya, untuk segera memperbaiki tata kelola setelah munculnya kasus ini. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pertamina akan menjadi perusahaan yang lebih kuat dan profesional. Pertamina diakui sebagai pilar utama perekonomian nasional, maka upaya membersihkan dan memperbaiki tata kelola perusahaan harus segera dilakukan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menekankan bahwa kasus oplosan BBM ini menjadi prioritas utama pemerintah. Komitmen Prabowo adalah menertibkan tata kelola sektor minyak di Indonesia dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi yang utama. Menurutnya, “Semua sedang diurus, kita akan membersihkan, menegakkan, dan membela kepentingan rakyat.”
