Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Penyelidikan oleh Kejaksaan Agung menemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
Hasan menyatakan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di semua sektor, termasuk di lembaga negara dan BUMN. Pemerintah mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai bagian dari agenda lebih luas Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di semua tingkatan.
Selain penegakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di level pusat maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan setelah skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan. Pertamina, sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian kasus penipuan bahan bakar. Dia menekankan pentingnya reformasi sektor migas negara sambil menjaga kepentingan publik sebagai prioritas utama. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah bertekad membersihkan sistem, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi yang terutama. Seluruh upaya ini dilakukan untuk menjaga Pertamina sebagai aset nasional yang kuat dalam ekonomi Indonesia.
Source link
