Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kasus kecurangan distribusi Minyakita. Dia meminta aparat hukum untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik kecurangan tersebut. Menurut Puan, hukuman yang tegas harus diberikan kepada pelaku kecurangan agar menjadi efek jera bagi pelaku lainnya di masa depan.
Kasus kecurangan distribusi Minyakita menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang memungkinkan praktik pemalsuan terjadi tanpa terdeteksi. Puan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan yang kurang optimal sehingga praktik-praktik curang seperti ini tidak terulang. Dia juga menekankan bahwa peningkatan pengawasan produk pangan sangat penting agar tidak merugikan masyarakat.
Puan mencatat bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun jika pemerintah tidak bertindak tegas terhadap kasus-kasus kecurangan seperti ini. Program Minyakita sendiri dirancang untuk memberikan minyak goreng murah kepada masyarakat, sehingga manipulasi dalam program ini akan merugikan konsumen dari segi kualitas dan harga. Dia juga mengingatkan bahwa peredaran Minyakita palsu dapat berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Puan menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan menjerat semua pihak yang terlibat dalam kasus kecurangan, tidak hanya pelaku di tingkat bawah. Negara juga diingatkan untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan keadilan rakyat tidak dikorbankan hanya karena kurangnya pengawasan. Dengan demikian, langkah-langkah konkret harus diambil untuk mencegah praktik kecurangan distribusi Minyakita dan memastikan kesejahteraan masyarakat terjaga.
