Reformasi Intelijen Indonesia: Tantangan dan Langkah Menuju Akuntabilitas
Reformasi intelijen Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam tata kelolanya. Tantangan ini perlu diatasi melalui pembenahan dalam pengelolaan sumber daya manusia serta mekanisme pengawasan yang lebih transparan. Reformasi Intelijen Indonesia harus mengutamakan langkah-langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks.
“Dalam diskusi mengenai Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen di Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025, Reformasi Intelijen Indonesia menjadi fokus utama. Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik di Universitas Bakrie, menyoroti perlunya pembenahan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan,” ujar Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie.
Reformasi Intelijen Indonesia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih akuntabel terhadap intelijen nasional. Pengawasan harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas yang menjaga keselarasan dengan tujuan demokrasi. Dalam hal ini, Reformasi Intelijen Indonesia harus lebih menitikberatkan pada kontrol demokratis sebagai langkah awal untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas intelijen nasional.
“Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, menekankan bahwa pengawasan terhadap intelijen perlu tetap mengutamakan prinsip akuntabilitas. Meskipun tidak sepenuhnya terbuka, keberadaan kontrol demokratis menjadi langkah krusial untuk menjaga agar tata kelola intelijen tidak melenceng dari tujuan demokrasi,” tuturnya.
Perkembangan kelembagaan intelijen di Indonesia juga menjadi perhatian utama dalam Reformasi Intelijen Indonesia. Badan Intelijen Negara (BIN) mengalami perkembangan signifikan yang harus diakui, terutama dalam aspek akademik dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan strategis. Dengan penambahan kedeputian seperti siber serta komunikasi dan informasi, BIN telah menunjukkan kesigapan dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.
“Mayjen TNI (Purn) Dr. rer.pol. Rodon Pedrason menegaskan bahwa lembaga BIN semakin akademis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Perubahan ini diharapkan dapat membuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia menjadi lebih responsif terhadap dinamika global yang semakin cepat,” ungkap Rodon.
Dari berbagai diskusi yang telah dilakukan, Reformasi Intelijen Indonesia memerlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan akuntabilitas pengawasan dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia. Tanpa perbaikan pada dua aspek ini, intelijen nasional akan kesulitan berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika global yang semakin cepat. Reformasi Intelijen Indonesia menjadi sebuah agenda yang penting untuk menghadapi tantangan-tantangan keamanan yang semakin kompleks di masa depan.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Besar Dalam Tata Kelola Yang Perlu Diperhatikan
Sumber: Akademisi Ungkap 2 Tantangan Tata Kelola Intelejen Di Indonesia
