Proses perpindahan domisili yang melibatkan perubahan Kartu Keluarga (KK) antar kabupaten atau kota memerlukan pemahaman yang tepat mengenai prosedur dan persyaratannya. Agar administrasi kependudukan berjalan lancar, pengurusan perpindahan KK dapat dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) baik di daerah asal maupun tujuan. Pemohon harus memahami setiap tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan agar proses pengurusan dokumen kependudukan bisa terselenggara dengan baik.
Untuk mengurus perpindahan KK ke luar kabupaten atau kota, pemohon harus memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku. Langkah-langkahnya meliputi mengisi formulir pendaftaran perpindahan penduduk, melampirkan fotokopi KK, dan jika diperlukan, memberikan surat kuasa pengasuhan anak. Di kantor Dukcapil daerah tujuan, pemohon harus menyerahkan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), melampirkan e-KTP sebagai bukti identitas, dan menyertakan dokumen tambahan jika tinggal menumpang.
Proses pindah KK juga melibatkan penerbitan KK baru sesuai kondisi kepala keluarga serta anggota keluarga yang pindah. Dokumen yang diperlukan untuk perpindahan KK harus lengkap untuk memastikan kelancaran proses administrasi kependudukan. Beberapa daerah bahkan menyediakan layanan pengurusan perpindahan KK secara online, memudahkan pemohon untuk mengakses dan mengunggah dokumen yang diperlukan.
Memahami dan mengikuti prosedur yang tepat dalam mengurus perpindahan KK antar kabupaten atau kota sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan layanan online di daerah Anda dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah. Dengan demikian, perpindahan KK dapat dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
