Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan pembaharuan tarif setelah berbulan-bulan dalam pembahasan. Pemberlakuan tarif dasar sebesar 10 persen pada hampir semua barang impor yang masuk ke AS, sementara ‘Tarif Timbal Balik’ juga diberlakukan terhadap beberapa negara termasuk Indonesia dengan besaran 32 persen.
Untuk menyikapi berbagai perubahan kebijakan global, Presiden Prabowo Subianto merancang tiga gebrakan besar sejak hari pertama pelantikannya. Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno, menekankan bahwa pemahaman Presiden Prabowo terhadap dinamika geopolitik, hubungan internasional, dan perdagangan global menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Prabowo adalah memperluas jaringan mitra dagang Indonesia dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Keanggotaan Indonesia dalam berbagai perjanjian dagang multilateral dan bilateral seperti RCEP, OECD, dan beberapa perjanjian dagang lainnya, semakin memperkuat posisi Indonesia di panggung perdagangan internasional.
Selain itu, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia. Melalui peluncuran BPI Danantara, Indonesia diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk memperkuat daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan tujuan memperkuat ekonomi desa dan mengurangi ketergantungan pada impor. Semua gebrakan strategis ini diharapkan dapat menjaga Indonesia tetap tumbuh dan stabil di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mempertahankan posisi sebagai kekuatan ekonomi yang optimis di Asia Tenggara dan di tingkat global.
