Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2025. Hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan tingkat literasi keuangan dari 65,43% pada tahun 2024 menjadi 66,46% pada tahun 2025. Begitu juga dengan indeks inklusi keuangan yang meningkat dari 75,02% menjadi 80,51%.
Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, jika dilihat dari cakupan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), indeks literasi keuangan bahkan mencapai 66,64%, sedangkan inklusi keuangan nasional naik menjadi 92,74%. Namun, meskipun capaian nasional mengalami peningkatan, Ateng menyoroti bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan yang berbasis layanan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan dengan layanan konvensional.
Pada tahun 2025, literasi keuangan syariah hanya mencapai 43,42% dan inklusi syariah berada di angka 13,41%, sementara literasi keuangan konvensional mencapai 66,45% dan inklusi keuangan konvensional 79,71%. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, juga menekankan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan masih belum merata.
Diketahui bahwa wilayah perkotaan memiliki indeks literasi keuangan yang lebih tinggi, yaitu 70,89%, dibandingkan dengan perdesaan yang hanya mencapai 59,60%. Sementara itu, untuk inklusi keuangan, perkotaan mencapai 83,61% dan perdesaan 75,70%. Friderica menyatakan bahwa kesenjangan ini perlu mendapat perhatian khusus dalam merumuskan program edukasi keuangan di masa depan.
Selain itu, terdapat perbedaan capaian berdasarkan gender, di mana laki-laki memiliki indeks literasi yang sedikit lebih tinggi, yaitu 67,32%, sementara perempuan 65,58%. Namun, perempuan sedikit lebih unggul dalam inklusi keuangan dengan 92,89% dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 92,58%. Berdasarkan usia, kelompok 18-50 tahun menjadi penopang utama literasi dan inklusi keuangan, sementara kelompok usia di bawah 18 tahun dan di atas 50 tahun cenderung tertinggal.
