Program Sekolah Rakyat (Community School) tidak berdiri sendiri dalam upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan. Inisiatif pendidikan dasar ini, yang bertujuan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin, terintegrasi dengan program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Keluarga yang lebih luas. Sinergi ini disorot selama forum publik “Double Check” dengan tema “Seberapa Jauh Negara Melindungi Rakyatnya?” Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengungkapkan bahwa atas penunjukan beliau dan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Presiden Prabowo Subianto langsung menugaskan mereka untuk menangani kemiskinan secara langsung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 3,1 juta orang yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim—sekitar 0,7% dari populasi. Hal ini harus diselesaikan sebelum 2026. Sementara itu, tingkat kemiskinan umum, saat ini sekitar 8,57% atau sekitar 24 juta orang, harus turun di bawah 5% pada 2029.
Wakil Menteri Agus menekankan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat menghadapi tantangan besar ini sendirian. Dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Ia menunjukkan kisah Naila, seorang anak yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo pada acara pengumpulan Hari Raya Idul Fitri dengan perwira TNI-Polri pensiunan dan anggota keluarga TNI-Polri yang diperluas. Naila, di Makassar, tinggal di rumah berdinding bambu dengan atap seng. Kita bergerak bersama untuk memastikan dia diperhatikan, keluarganya didukung, dan situasi perumahannya diselesaikan. Setiap kementerian terlibat dalam upaya ini.
Kementerian Sosial tradisionalnya bekerja di tingkat hilir—mengentaskan kemiskinan. Namun, Presiden Prabowo telah memerintahkan kementerian untuk fokus pada pemberdayaan orang untuk lepas dari kemiskinan. Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk mengangkat anak-anak dari keluarga kurang mampu menjadi mandiri. Untuk mencapai hal ini, Kementerian memprioritaskan program perlindungan sosial dan keamanan dengan anggaran sebesar Rp75 triliun (sekitar $4,8 miliar) dialokasikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
65 Sekolah Rakyat akan dibuka bulan Juli ini menjelang tahun ajaran baru. Sekolah-sekolah ini menggunakan fasilitas yang sudah ada di bawah Kementerian Sosial dengan harapan jumlah sekolah akan meningkat menjadi 100 pada akhir tahun. Pemerintah daerah juga diajak untuk mendukung inisiatif ini melalui koordinasi tentang penggunaan lahan, izin, akses jalan, air, dan listrik. Lokasi yang diusulkan harus bebas dari perselisihan hukum. Program-program pemerintah diharapkan tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga fokus pada pemberdayaan masyarakat. Program-program ini, seperti Sekolah Rakyat, diharapkan akan menghasilkan efek pengganda yang positif.
