Pentingnya Kemandirian Antariksa bagi Indonesia
Dorongan inovasi teknologi global yang semakin cepat menekankan pentingnya keberadaan kemandirian antariksa bagi Indonesia. Dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), ditekankan bahwa pembangunan dan kemandirian antariksa perlu menjadi fokus utama dalam strategi nasional Indonesia. Kehadiran para narasumber dari berbagai sektor dalam diskusi bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” menunjukkan kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional di abad ke-21. Bappenas dan BRIN merupakan lembaga yang turut hadir dalam diskusi ini untuk membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan kemandirian antariksa Indonesia.
Penguasaan teknologi antariksa dianggap sebagai syarat mutlak dalam memperkuat kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia, sebagai negara yang telah meluncurkan satelit secara mandiri sejak 1960-an, kini dihadapkan pada tantangan dalam tata kelola program antariksa yang masih lemah dan terbatasnya pendanaan. Integrasi LAPAN ke dalam BRIN juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya menuju kemandirian antariksa. Tanpa langkah strategis yang cepat, Indonesia berisiko tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global. Untuk itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor dan pemenuhan kebutuhan fondasi kebijakan yang kokoh untuk memastikan Indonesia mampu bersaing dalam ekosistem space economy.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menegaskan bahwa ruang antariksa saat ini merupakan domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Dalam upaya menjawab fragmentasi kelembagaan yang ada, ia mengusulkan pembentukan Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagai langkah awal menuju kemandirian antariksa Indonesia. Langkah-langkah konkret dalam pembangunan antariksa, seperti pengembangan manufaktur, roket, dan data analytics, perlu didukung oleh kelembagaan yang kuat dan regulasi yang konsisten antar-lembaga. RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) juga dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kedaulatan Indonesia dalam domain antariksa.
Kemandirian antariksa Indonesia bukan hanya sekadar visi teknologi, tetapi juga memerlukan aspek keuangan, kelembagaan, dan strategi lintas sektor yang terintegrasi. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta, dan akademisi, Indonesia diharapkan mampu mengantisipasi tantangan global dalam ekonomi antariksa. Pembangunan ruang angkasa merupakan bagian integral dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional Indonesia, yang bertujuan untuk memperkuat posisi negara dalam kancah global. Tanpa adanya dukungan politik yang kuat, visi kemandirian antariksa Indonesia hanya akan menjadi angan-angan belaka. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa Indonesia mampu bersaing dan berperan aktif dalam perkembangan ekonomi antariksa global.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
