Kemandirian Antariksa Indonesia: Memperkuat Keberlanjutan dalam Space Economy
Di tengah persaingan geopolitik antariksa yang semakin menguat, Indonesia dituntut untuk segera merumuskan strategi nasional yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memperhitungkan kepentingan jangka panjang bangsa. Hal ini menjadi perbincangan dalam acara “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diselenggarakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS) FISIP UI pada Selasa (27/5/2025), dengan melibatkan pakar lintas sektor.
Pentingnya diskusi ini juga diakui oleh Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur di Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto, yang menekankan bahwa kemandirian antariksa membutuhkan kerangka pembiayaan yang kokoh, kelembagaan yang adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten. Indonesia ditegaskan untuk segera mengambil langkah strategis guna berubah dari sekadar pengguna menjadi produsen aktif dalam space economy global yang menjanjikan.
Dalam diskusi tersebut, kebutuhan akan kemandirian antariksa Indonesia menjadi fokus utama. Kepentingan ini juga disampaikan oleh Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, yang menegaskan bahwa ruang antariksa saat ini merupakan domain strategis yang setara dengan darat, laut, dan udara. Implikasinya sangat besar terhadap pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan. Melalui revitalisasi Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, diharapkan dapat terwujud koordinasi lintas sektor yang efektif.
Asosiasi Antariksa Indonesia, Anggarini S., M.B.A., turut menyoroti ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam hal akses data, teknologi, dan peluncuran satelit. Menurut Anggarini, kemandirian antariksa menjadi prasyarat penting bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan, terutama dalam layanan publik di daerah terpencil, mitigasi bencana, dan perlindungan perbatasan. Dengan demikian, pembangunan ekosistem antariksa nasional yang kokoh perlu segera diperjuangkan.
Kemandirian Antariksa Indonesia menjadi sorotan utama dari Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, yang menilai bahwa penguasaan antariksa merupakan indikator kekuatan geopolitik dan ekonomi global. DPR RI sendiri telah menganggap antariksa sebagai pilar strategis ketahanan nasional dan mendukung RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) sebagai langkah awal menuju tata kelola antariksa yang berdaulat.
Dalam kesimpulannya, diskusi tersebut menegaskan bahwa Indonesia harus segera mengambil tindakan dan merumuskan strategi antariksa nasional yang komprehensif guna tidak hanya menjadi penonton dalam lomba antariksa global. Tanpa langkah konkret dan komitmen yang kuat, harapan untuk menjadi pemain aktif dalam space economy akan menjadi sekadar impian yang mengambang di orbit yang tak pasti.
Sumber: Mendorong Kemandirian Antariksa: Urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Persaingan Global
Sumber: Indonesia Di Persimpangan Orbit: Mendesak Strategi Antariksa Nasional Di Tengah Rivalitas Global
