Kemandirian Antariksa: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia
Pesatnya inovasi teknologi global, yang didorong oleh privatisasi dan meningkatnya rivalitas geopolitik di sektor antariksa, menuntut Indonesia untuk merumuskan strategi nasional yang berorientasi pada kemandirian antariksa. Keberadaan Indonesia dalam kompetisi antariksa makin intensif menegaskan pentingnya kemandirian antariksa sebagai keharusan strategis.
Diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI Depok, membuka wawasan tentang kompleksitas dan urgensi agenda antariksa nasional dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Kemandirian antariksa harus menjadi fokus utama dalam mengukuhkan kedaulatan Indonesia di tengah persaingan antariksa yang semakin ketat.
Dalam diskusi ini, para narasumber dari berbagai sektor menyoroti pentingnya penguasaan teknologi antariksa sebagai syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing bangsa di masa depan. Indonesia harus segera mengakselerasi langkah-langkah strategis untuk menghindari tertinggal dalam kompetisi ekonomi antariksa global. Untuk itu, diperlukan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan adaptif, dan strategi lintas sektor yang konsisten.
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa ruang antariksa merupakan domain strategis yang tak kalah pentingnya dengan wilayah darat, laut, dan udara. Indonesia harus bergerak dari posisi pengguna pasif menjadi bagian aktif dalam pertahanan, ekonomi, dan kedaulatan nasional. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional diusulkan sebagai langkah penting untuk berpikir strategis dan bertindak terpadu dalam menghadapi tantangan antariksa.
Pentingnya kemandirian antariksa juga disoroti oleh Anggarini S., M.B.A., dari Asosiasi Antariksa Indonesia. Indonesia harus membangun ekosistem antariksa nasional secara menyeluruh, mulai dari manufaktur, roket, hingga data analytics. Alih teknologi melalui kemitraan internasional, penguatan start-up lokal, dan regulasi yang konsisten menjadi pondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045.
Dari perspektif legislatif, Dr. Dave Laksono dari Komisi I DPR RI menegaskan perlunya Indonesia membangun kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang berdaulat di sektor antariksa. Melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional, Indonesia diharapkan mampu memperkuat kedaulatan vertikal dalam ruang udara. Kedaulatan antariksa menjadi pilar ketahanan nasional strategis yang memerlukan kelembagaan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas aktor.
Dalam kerangka RPJPN 2025 – 2045, Indonesia harus fokus pada kolaborasi lintas sektor, koordinasi pembangunan yang terpadu, dan keberpihakan fiskal yang nyata untuk memajukan sektor antariksa. Revitalisasi kelembagaan dan strategi nasional antariksa perlu menjadi langkah prioritas dalam memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi ekonomi antariksa global.
Dalam penutup diskusi, pentingnya Indonesia membangun strategi terpadu dalam mewujudkan kemandirian antariksa ditegaskan. Dari penataan kelembagaan, regulasi, investasi, hingga kolaborasi lintas sektor, Indonesia harus segera menyusun ulang strategi dan roadmap industri antariksa. Kritik terhadap dukungan politik yang minim dari pemerintah dan absennya arah kelembagaan yang jelas harus dijadikan acuan untuk langkah selanjutnya dalam menggalang kemandirian antariksa Indonesia.
Sumber: Strategi Kemandirian Antariksa Indonesia Dan Peran RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia Di Tengah Rivalitas Global
