Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi lintas sektor, mereka membahas berbagai solusi mulai dari melibatkan ahli kriminolog dan psikolog, mengadakan kampanye besar #JagaJakarta, hingga pembentukan Satuan Tugas Antitawuran. Menurut Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, tawuran di Jakarta telah menjadi masalah yang melibatkan berbagai penyebab selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menangani masalah ini sangat diharapkan oleh masyarakat. Pemprov DKI Jakarta juga berencana untuk bekerjasama dengan ahli psikolog dan kriminolog dari berbagai universitas di sekitar Jakarta untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan pentingnya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran, sementara Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menambahkan bahwa kampanye besar #JagaJakarta bisa menjadi salah satu pendekatan yang efektif. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, juga mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang terhadap masalah tawuran. Dalam rapat tersebut, juga diusulkan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai upaya penanganan konflik yang lebih terstruktur dan terfokus. Ini menandakan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan masalah tawuran yang telah lama menjadi perhatian publik.
DKI Jakarta Kaji Kebijakan Antitawuran: Solusi untuk Permasalahan Sosial
