Perdana Menteri sementara Thailand, Paetongtarn Shinawatra, dipecat secara sementara oleh pengadilan pada Selasa (1/7), menggoyangkan koalisi pemerintahan yang ada. Hal ini menimbulkan ketidakpastian baru terkait masa depan politik, ekonomi, dan keberlanjutan kekuasaan dinasti yang telah lama berkuasa di Thailand. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu dipicu oleh dugaan kontroversi terkait telepon yang bocor, di mana Paetongtarn dianggap mengkritik tentara dan mendukung Kamboja dalam sengketa perbatasan yang berpotensi melanggar hukum dasar. Wakil Perdana Menteri Suriya Jungrungreangkit saat ini memimpin koalisi yang terguncang.
Keputusan pengadilan tersebut datang pada saat yang kritis bagi Thailand yang tengah menghadapi tantangan ekonomi. Dulu dijuluki sebagai “ekonomi Macan Asia” karena pertumbuhan ekspornya, Thailand sekarang mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat dan terancam oleh ancaman tarif dari Amerika Serikat. Prediksi pertumbuhan ekonomi 2025 dipangkas menjadi 1,3% dari sebelumnya. Di sisi lain, bank sentral Thailand juga menghadapi pergantian gubernur yang dapat berdampak pada kebijakan ekonomi negara.
Keputusan politik ini juga mempengaruhi stabilitas koalisi pemerintahan, terutama setelah partai Bhumjaithai, mitra koalisi terbesar, keluar dari koalisi bulan lalu. Pengadilan belum menentukan berapa lama sidang akan berlangsung, yang dapat mengguncang kekosongan politik dan merugikan situasi ekonomi negara. Ancaman dari militer yang berpengaruh juga menggelayuti Thailand, mengingat sejarah kudetanya yang panjang.
Meski Paetongtarn dicopot dari jabatannya, kekhawatiran terjadi sebelum anggaran selanjutnya disahkan, yang dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Kondisi politik yang kacau juga dapat berdampak pada pasar ekonomi Thailand. Masa depan politik Thailand masih dalam bayang-bayang, dengan prospek berbagai calon pengganti yang mungkin terpilih. Meskipun kudeta militer selalu menjadi ancaman, tekanan dari masyarakat untuk mengadakan pemilihan umum semakin meningkat. Semua ini mencerminkan situasi politik yang kompleks dan membutuhkan langkah-langkah cepat untuk mengatasi krisis kepercayaan dan ketidakpastian di Thailand.
