Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Presiden yang menuduh adanya aksi makar dan terorisme dalam demonstrasi belakangan ini. Menurut Usman, melabeli demonstrasi masyarakat sebagai makar atau terorisme terlalu berlebihan, terutama dengan narasi campur tangan asing dan adu domba. Ia menegaskan bahwa demonstrasi bukanlah makar atau terorisme, dan bahwa presiden seharusnya lebih peka terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat dalam demonstrasi. Usman juga menekankan pentingnya penegak hukum untuk bertindak sesuai dengan prinsip HAM saat menindak tindak pidana di lapangan, dengan mengedepankan proporsionalitas, nesesitas, dan legalitas.
Selain itu, Usman menyoroti instruksi presiden terkait kebijakan tembak di tempat kepada aparat keamanan yang dicap anarkis. Ia menilai instruksi tersebut berisiko menimbulkan luka fatal bagi korban dan seharusnya negara merespons tuntutan masyarakat dengan perubahan kebijakan menyeluruh, bukan dengan cara represif. Usman juga menekankan pentingnya evaluasi atas pengamanan demonstrasi dan pengusutan terhadap aparat keamanan yang bertanggung jawab atas kekuatan berlebihan yang digunakan.
Selain itu, pemerintah seharusnya melakukan investigasi independen dan memperkuat narasi yang mendukung masyarakat, bukan yang menyudutkan mereka. Usman menilai bahwa instruksi tembak di tempat menutupi represi negara terhadap suara kritis masyarakat. Ia menyoroti pentingnya pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan negara yang berdampak pada kehidupan sosial ekonomi rakyat, seperti kenaikan pajak, program makan bergizi gratis, dan perluasan peran militer. Menurut Usman, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk berdemo dan pemerintah seharusnya lebih memahami dan merespons kritikannya dengan bijak.
