BANDA ACEH – Suhu politik semakin memanas menjelang Pilpres Februari 2024, di mana akronim AMIN yang digunakan oleh pasangan Capres Cawapres Anies-Muhaimin diadukan ke Mabes Polri.
Kapten Timnas Amin, Marsekal Madya (Purn) Muhammad Syaugi Alaydrus mempersilakan jika ada pihak yang membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait akronim ‘AMIN’. Kapten Timnas AMIN menyatakan pihaknya juga telah menyiapkan tim hukum untuk menangani perkara ini.
“Tim hukum nanti akan mengurus,” kata Syaugi di markas pemenangan Timnas AMIN di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/12). Mantan Kepala Basarnas itu menegaskan, setiap warga negara berhak membuat laporan ke aparat penegak hukum selama mempunyai argumen dan memiliki bukti yang kuat.
“Pak Anies dan pak Muhaimin selalu menjunjung tinggi masalah hukum, makanya disampaikan negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan,” pungkasnya. Anies dilaporkan oleh Koordinator Forum Aktivis Dakwah Kampus Indonesia, Umar Segala, pada Jumat (22/12). Umar menilai penggunaan kata ‘Amin’ sebagai akronim dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar merupakan bentuk penistaan agama.
Dia menjelaskan berdasarkan sejumlah hadits yang ada, frasa Amin merupakan kata suci yang digunakan sebagai pengharapan manusia kepada Allah SWT. Tak hanya di agama Islam, Umar mengatakan, kata Amin juga memiliki makna yang sama bagi agama-agama lain di Indonesia.
“Inilah adalah sebuah politisasi yang sangat tidak berguna. Politisasi rendah, bahwa politisasi agama masih dilakukan untuk mendapatkan suatu kepentingan publik di era demokrasi ini,” jelasnya.
