Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, mengekspresikan kekecewaannya terhadap pernyataan dari pihak Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mengaitkan pengeroyokan relawan oleh personel Kompi B Senapan Yonif Raider 408/Suhbrastha di Boyolali, Jawa Tengah, pada Sabtu (30/12/2023), dengan netralitas TNI.
Meutya mengatakan bahwa Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto seharusnya tidak mencampuradukkan TNI dalam konteks persaingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. “Sangat disayangkan jika kemudian kasus di Boyolali lebih bersifat politis daripada hukumnya. Seharusnya kita percayakan hal ini pada proses hukum yang ada,” ujar Meutya dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (2/1/2023).
Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menduga adanya simpatisan capres Prabowo Subianto di tubuh TNI setelah insiden pengeroyokan relawan Ganjar di Kabupaten Boyolali. Meutya merasa perlu meluruskan kecurigaan Hasto. “TNI adalah lembaga yang netral, tidak perlu dicampuradukkan ke dalam persaingan politik. Jangan semua hal ditarik ke dalam isu netralitas TNI,” tambah Meutya.
Jika terjadi pelanggaran dan kekerasan di lapangan, menurut Meutya, perlu diusut dan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk jika dilakukan oleh oknum TNI atau simpatisan partai politik.
Meutya juga mengajak semua pihak untuk tidak mencurigai TNI, mengingat TNI selalu memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi berdasarkan berbagai lembaga survei. “TNI adalah kebanggaan masyarakat kita, dari berbagai survei terbukti bisa dipercaya oleh publik. Mari kita pisahkan antara kepentingan politik dan proses hukum, antara oknum dan institusi. Sayang sekali jika TNI sampai dibawa-bawa ke dalam isu politik praktis,” ujar Meutya.
Artikel ini diambil dari sumber: Republika
