PILKADA serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pilkada Serentak akan diikuti oleh 37 provinsi pada ajang pemilihan gubernur, 93 kota pada pemilihan walikota dan 415 kabupaten pada ajang pemilihan bupati.
Pemerhati Kebijakan Publik yang juga Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia (UI) Rifa Khairunnisa menyebut tujuan dari pilkada ialah untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin lokal yang dapat mewakili dan mengelola kepentingan daerah.
Selain juga memberi kesempatan kepada rakyat untuk menilai kinerja pemimpin lokal dan memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa perubahan positif, Pilkada juga merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang berkompeten dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat di daerahnya.
Baca juga : Partai NasDem Cari Figur Terbaik untuk Pimpin Tasikmalaya
Oleh karena itu, Ia mengimbau agar masyarakat menggunakan hak pilih saat pilkada serentak berlangsung dengan bijak. Disamping itu, perlu kiranya masyarakat untuk saling menjaga perdamaian dengan menghormati pilihan orang lain yang berbeda pilihan politik.
“Masyarakat juga perlu mencegah adanya perpecahan kerukunan dengan tidak menyebarkan hoaks dan melakukan klarifikasi terlebih dahulu setiap ada informasi yang diterima sebelum membagikannya secara luas,” ujarnya, Senin (10/6).
Selain peran masyarakat, peran pemerintah dalam menyukseskan Pilkada serentak juga tak kalah penting. Pemerintah bisa berperan untuk menjaga stabilitas keamanan melalui unsur kerjasama antara Polri, TNI, dan unsur lainnya.
Baca juga : KPU Bakal Perbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024
Upaya lainnya dengan mempercepat distribusi perlengkapan logistik khususnya di daerah-daerah yang terpencil bisa dilakukan. Pelibatan unsur masyarakat diantaranya tokoh agama dan tokoh adat setempat guna membantu terciptanya suasana yang kondusif juga penting.
“Pemerintah juga perlu memastikan anggaran pilkada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersalurkan secara optimal. Selain juga melindungi dan memberikan keamanan pada masyarakat, termasuk penyelenggara pilkada,” tambahnya.
Upaya pemerintah dalam menyiapkan langkah-langkah antisipasi keamanan secara berkelanjutan juga perlu diperhatikan.
Menurut Rifa, ada beberapa indikator keberhasilan dalam pilkada; yang pertama adalah tidak terjadinya konflik yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
“Kedua, pemilihan berlansung secara aman dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku dan ketiga, pemerintahan dapat berjalan dengan lancar, baik dipusat maupun di daerah,” tuturnya. (Z-8)
