Restrukturisasi Badan Intelijen Negara oleh indoberita.net
Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara) selalu terkait dengan aktivitas-aktivitas yang sensitif, dilakukan secara rahasia, dan penuh kerahasiaan. Namun, secara fundamental, intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh perumus kebijakan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan definisi Carl dan Banccroft (1990), intelijen adalah produk dari pengumpulan informasi terkait aktivitas domestik dan luar negeri. Selain itu, Lowenthal (2008) juga mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi spesifik mengenai keamanan nasional.
Fungsi intelijen meliputi pengumpulan informasi, analisis data, kontra intelijen, operasi khusus, dan manajemen intelijen. Intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi dan kategori, seperti taktis, strategis, operasional, domestik, dan luar negeri.
Reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 membawa dampak signifikan pada berbagai aspek politik, termasuk intelijen. Sebelum reformasi, intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan pemeliharaan kekuasaan politik. Namun, dengan berlalunya reformasi, tuntutan reformasi pada lembaga intelijen menjadi semakin kuat, dan akhirnya UU No 17 Tahun 2011 tentang BIN pun lahir.
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periodesasi, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Di era Orde Lama, fungsi intelijen terletak pada intelijen tempur dan teritorial untuk menghadapi gejolak dalam negeri. Sedangkan di era Orde Baru, intelijen mengalami pelembagaan ke dalam empat lembaga intelijen untuk memperkuat kekuatan politik pemerintah. Reformasi tahun 1998 mendorong reformasi struktural di Indonesia, termasuk pada sektor keamanan dan intelijen.
Namun, setelah disahkan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh BIN. Tantangan yang dihadapi BIN meliputi kompleksitas dan dinamika ancaman yang terus berubah, seperti terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, dan separatisme. Oleh karena itu, restrukturisasi pada lembaga intelijen, baik pusat maupun daerah, menjadi penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Restrukturisasi kelembagaan intelijen termasuk penguatan koordinasi, akuntabilitas, modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, dan penyesuaian terhadap tantangan lokal. Di tingkat daerah, restrukturisasi BINDA juga diperlukan untuk memperkuat sistem deteksi dini pada level daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Restrukturisasi BIN diharapkan dapat membuat lembaga intelijen tersebut lebih optimal dalam mengumpulkan informasi, mengawasi, dan merespons ancaman keamanan. Dengan jaringan informasi yang luas dan respons cepat, BIN diharapkan mampu menjaga keamanan nasional secara efektif.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
