Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menekankan bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri harus segera dilakukan untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di Indonesia.
Pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri menjadi sorotan dalam diskusi terbatas mengenai Restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN) yang diadakan di Universitas Bakrie, Jakarta. Rizal Darma Putra menegaskan bahwa pemisahan ini akan membantu memperjelas pembagian tugas dan mencegah tumpang tindih kewenangan.
Selain pemisahan fungsi, pengawasan yang lebih baik terhadap lembaga intelijen seperti BIN juga menjadi fokus utama. Pengawasan yang efektif dan transparan dinilai penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan akuntabilitas.
Muhammad Haripin, peneliti BRIN, menggarisbawahi pentingnya penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional untuk memastikan koordinasi antar lembaga lebih efektif. Haripin juga menekankan perlunya pola rekrutmen dan pendidikan yang lebih profesional dalam sektor intelijen.
Aisha Kusumasomantri, Direktur Riset Indo Pacific Strategic Intelligence, menyoroti pentingnya memperkuat intelijen luar negeri dalam menghadapi ancaman eksternal yang semakin nyata dan kompleks. Erik Purnama, Co-Founder ISDS, mengkritik struktur kelembagaan BIN yang didominasi oleh unsur militer yang dianggap tidak mendukung pengembangan intelijen yang lebih modern dan adaptif.
Para ahli dan peneliti yang hadir dalam diskusi merekomendasikan restrukturisasi BIN yang mencakup pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, peningkatan pengawasan, dan perbaikan struktur kelembagaan untuk menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, modern, dan responsif terhadap ancaman yang berkembang. Kesimpulannya, pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri serta penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja intelijen di Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan nasional.
