Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI), Rizal Darma Putra, menyatakan bahwa pemisahan antara intelijen dalam negeri dan luar negeri di Indonesia perlu segera dilakukan. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kerja intelijen dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Pemisahan fungsi antara intelijen dalam negeri dan luar negeri dianggap sebagai langkah penting dalam restrukturisasi Badan Intelijen Negara (BIN). Menurut Rizal Darma Putra, pemisahan ini akan membantu memperjelas peran dan tugas masing-masing unit, serta mencegah adanya tumpang tindih kewenangan. Dengan pemisahan yang jelas, setiap unit dapat lebih fokus dalam menjalankan fungsinya, baik di dalam maupun di luar negeri, dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Aspek pengawasan juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Rizal menekankan bahwa saat ini belum ada otoritas yang memiliki kewenangan yang jelas dalam mengawasi operasi BIN, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan mekanisme pengawasan di berbagai aspek, seperti anggaran, operasi, dan regulasi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
Diskusi juga menyoroti penguatan peran BIN sebagai koordinator intelijen nasional. Muhammad Haripin dari BRIN menekankan pentingnya mengoptimalkan peran BIN untuk menjembatani berbagai lembaga intelijen yang ada dan mengurangi ego sektoral di antara lembaga-lembaga tersebut.
Selain itu, diskusi juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan SDM dan pola rekrutmen intelijen yang lebih inklusif. Haripin menyoroti perlunya perbaikan dalam proses rekrutmen intelijen agar lebih terbuka dan beragam, bukan hanya didominasi oleh lulusan dari satu institusi.
Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence menekankan bahwa intelijen luar negeri perlu diperkuat untuk menghadapi ancaman eksternal yang semakin kompleks. Menurutnya, peran BIN terlalu fokus pada isu-isu dalam negeri, sementara ancaman dari luar negeri dapat mempengaruhi keamanan nasional.
Erik Purnama dari ISDS mengkritik dominasi unsur militer dalam struktur kelembagaan BIN, yang dinilai kurang ideal dan berpotensi mempengaruhi profesionalisme lembaga intelijen. Ia menyoroti risiko stagnasi karier personel militer di BIN yang dapat menurunkan efektivitas kerja lembaga intelijen.
Hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat BIN dan lembaga intelijen lainnya di Indonesia. Pemisahan fungsi, penguatan peran koordinasi, pengawasan yang lebih ketat dan transparan, perbaikan pola rekrutmen, serta pengembangan SDM menjadi langkah-langkah utama yang disarankan untuk menciptakan lembaga intelijen yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang.
