Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (LESPERSSI) Rizal Darma Putra menganggap bahwa pemisahan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri sangatlah penting mengingat kompleksitas ancaman yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Menurutnya, penting juga untuk memperkuat peran Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator intelijen untuk mengatasi berbagai masalah yang ada.
Rizal menyoroti perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga intelijen negara, termasuk dalam hal anggaran, operasi, dan regulasi. Namun, ia juga mengakui bahwa pengawasan terhadap lembaga intelijen, terutama BIN, bisa menjadi sangat kompleks dan sulit dilakukan.
Dalam hal penguatan BIN sebagai koordinator intelijen nasional, peneliti BRIN Muhammad Haripin juga menekankan pentingnya optimalisasi peran BIN sesuai dengan Undang-Undang Intelijen. Namun, dia menyoroti bahwa dalam praktiknya, performa BIN sebagai koordinator masih belum optimal karena adanya ego sektoral di antara lembaga-lembaga intelijen.
Haripin juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang intelijen, di mana proses rekrutmen dan pendidikan intelijen di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan. Namun, ia juga menyatakan bahwa masih diperlukan formulasi yang lebih baik terkait pola pendidikan ideal untuk intelijen guna menghindari politisasi di BIN.
Tantangan utama dalam pengawasan terhadap BIN saat ini, menurut Haripin, terletak pada kekosongan aturan yang mengatur kewajiban pengawasan, adanya konflik kepentingan, dan kompleksitas ancaman. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih baik untuk meminimalisir konflik kepentingan dan meningkatkan akuntabilitas anggaran BIN.
