Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, dalam sektor pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, langkah ini menghadapi kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek PSN di Merauke dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Proyek ini bertujuan untuk mencetak 1 juta hektar sawah.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek tersebut mencakup kawasan hutan adat dan area dengan nilai konservasi tinggi. Beberapa pemilik tanah di wilayah tersebut mengatakan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA juga mencurigai bahwa proyek PSN Merauke ini tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diperlukan. Masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup juga tidak dilibatkan dalam proses pembahasan proyek tersebut.
Di sisi lain, LBH Papua juga mengkritik proyek ini, terutama terkait perlindungan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam di Merauke yang diyakini akan terancam akibat proyek tersebut. LBH Papua telah menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan proyek ini.
Meskipun ada kritik dan tuntutan untuk menghentikan proyek PSN di Merauke, pemerintah terus meneruskannya. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa proyek-proyek PSN yang sedang berjalan di bawah Kementerian Pertanian berjalan dengan baik, termasuk proyek cetak sawah di Merauke.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga mengoptimalkan wilayah Merauke sebagai lumbung pangan dunia dan berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan dalam dua tahun ke depan. Upaya optimalisasi lahan pertanian di Merauke juga sedang dilakukan untuk mencapai target tersebut.
Meskipun pemerintah teruskan proyek PSN di Merauke, kritik dan desakan untuk menghentikannya masih terus mengemuka dari berbagai pihak, terutama terkait kerusakan lingkungan dan tanah adat.
