Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden berakhir dengan menjadi kandidat wakil presiden Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka.
Putusan ini masih menjadi sorotan dan dituduh melibatkan beberapa menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna menyebutkan bahwa beberapa ajudan presiden meminta partai politik untuk segera mendeklarasikan pasangan Prabowo-Gibran dan melibatkan relawan partai politik untuk mendukung pasangan ini.
Selain itu, menurut Hanif, para menteri juga terlibat dalam penunjukan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, sebagai ketua umum partai politik. Rangkaian peristiwa ini memunculkan kekhawatiran publik terhadap jalannya Pemilu 2024 dan muncul opini bahwa upaya ini telah menciderai nilai demokrasi.
Hanif mengatakan bahwa tindakan ini merusak nilai-nilai demokrasi dan menghilangkan tujuan mulia reformasi.
Sumber: Gelora
