Dasco belum mengetahui apakah evaluasi tersebut bersifat pribadi atau tim pemenangan nasional dari pasangan Ganjar-Mahfud. Hal ini dikarenakan, menurut Dasco, evaluasi tersebut juga melibatkan Mahfud sebagai penanggungjawab Polhukam. “Saya nggak mau berkomentar lebih banyak karena belum tahu apakah itu kebijakan, apakah evaluasi personal, atau dari tim evaluasinya,” ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Dasco juga enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait nilai 5 terhadap penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diberikan oleh Ganjar. Ia mengungkapkan bahwa ia belum mengetahui indikator dari nilai tersebut.
Sebelumnya, Ganjar bersama Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berdiskusi dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla (JK). Mereka membicarakan tentang kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini. Ganjar memberikan nilai 5 dari skala 1 sampai 10 pada sektor penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi. Nilai tersebut diberikannya usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
“Kami diskusi panjang dengan negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita bisa menjaga sehingga pemilunya lancar. Masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan,” ujar Ganjar setelah pertemuannya dengan JK, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Ganjar juga menyatakan bahwa angka penegakan hukum di Indonesia saat ini tidak seperti sebelumnya, terjadi penurunan skornya. Ia mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan JK memberikannya pelajaran berharga tentang pengalaman JK selama memimpin Indonesia selama sepuluh tahun.
Sumber: Republika
