Komunitas nelayan mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menghadirkan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mereka seperti yang dipersoalkan oleh Presiden Jokowi. Hal ini bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan para nelayan yang selama ini hidup dalam kesulitan.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono baru-baru ini menerbitkan Surat Edaran Nomor: B.1954/MEN-KP/XI/2023 Tentang “Relaksasi Kebijakan Pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur yang ditandatangani pada 29 November 2023“. Namun, surat edaran tersebut dinilai oleh para nelayan tidak sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi saat menerima audiensi dari Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) terkait kebijakan penangkapan ikan terukur.
Koordinator Gerakan Nelayan Perkasa Indonesia, Julius R Hengkengbala menyatakan bahwa para nelayan merasa kecewa atas sikap Menteri KP tersebut. Ia menjelaskan bahwa kebijakan relaksasi penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya yang diterbitkan oleh Gubernur saja yang ditunda pelaksanaannya tidak sejalan dengan arahan Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, nelayan juga meminta kebijakan VMS untuk kapal migrasi 30 GT yang izinnya dari pemerintah daerah tidak diberlakukan. Mereka juga mendesak Menteri Trenggono untuk segera merevisi surat edaran tersebut sesuai arahan Presiden Jokowi.
Sumber:
Republika
