Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya tentang polemik penunjukan langsung gubernur Jakarta dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Jokowi berpendapat bahwa gubernur Jakarta sebaiknya dipilih secara langsung.
“Menurut pendapat saya, gubernur sebaiknya dipilih langsung,” kata Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, Senin (11/12/2023).
Meskipun begitu, ia menyerahkan pembahasan RUU DKJ kepada DPR untuk diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Jokowi, RUU DKJ merupakan inisiatif dari DPR dan ia belum menerima naskah RUU tersebut.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang menunggu surat resmi dari DPR terkait naskah RUU DKJ. RUU DKJ tersebut merupakan inisiatif dari DPR.
Setelah menerima naskah RUU DKJ, Presiden akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) pemerintah. Pemerintah juga terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak dalam proses penyusunan RUU DKJ.
Penunjukan langsung gubernur Jakarta di RUU DKJ mendapat sorotan dari berbagai fraksi di DPR. Sebagian fraksi sepakat dengan draf RUU DKJ, namun ada juga yang menyatakan setuju dengan catatan atau menolak.
Dalam salah satu pasal RUU DKJ disebutkan bahwa gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk oleh presiden, yang menuai sorotan karena dinilai dapat mengerdilkan demokrasi. Selain itu, RUU DKJ juga menyebutkan bahwa provinsi DKJ akan menjadi pusat perekonomian nasional kota global dan kawasan aglomerasi.
Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, menjelaskan bahwa pemilihan gubernur Jakarta dalam RUU DKJ tidak sepenuhnya menghilangkan demokrasi, karena presiden harus memperhatikan usulan atau pendapat dari DPRD.
Demikianlah tanggapan dari Presiden Joko Widodo terkait polemik penunjukan langsung gubernur Jakarta dalam RUU DKJ. Semua keputusan terkait RUU ini nantinya akan dibahas lebih lanjut oleh DPR dan pemerintah.
