Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Dr. Drs. H. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., yang pensiun setelah menorehkan prestasi gemilang sebagai aparat kepolisian, kini memasuki dunia politik. Dia yang dikenal luas dengan sapaan Iwan Bule, mencalonkan diri sebagai calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di daerah pemilihan Jawa Barat X.
Lahir pada tanggal 31 Maret 1962, beliau merupakan seorang profesional berpengalaman yang telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di berbagai bidang selain menjadi pensiunan polisi. Selama karir kepolisiannya, beliau menangani kasus-kasus penting, termasuk pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang melibatkan tokoh-tokoh terkemuka di Indonesia.
Tidak hanya itu, sebagai seorang kepala kepolisian daerah (Kapolda) di tiga daerah, Iwan Bule telah memperlihatkan kepiawaiannya dalam menjaga keamanan masyarakat. Karakter yang humanis selalu memperlihatkan perhatian utama terhadap partisipasi seluruh anggota dalam setiap keputusan dan kegiatan di institusi yang dipimpinnya.
Pendekatan Iwan Bule dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat polisi selalu mencerminkan kemampuannya memimpin dengan sentuhan humanis. Ia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berkembang maksimal, terbuka terhadap ide-ide baru, dan selalu bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat.
Selama menjabat sebagai Kapolda di tiga provinsi tersebut, Iwan Bule menjalin kerja sama dengan berbagai kelompok, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh intelektual. Ia dikenal dekat dengan masyarakat bawah, turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan permasalahan masyarakat, serta mencari solusi bersama-sama.
Komitmen Iwan Bule terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam program-programnya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Melihat rekam jejaknya yang gemilang, kehadiran Iwan Bule di dunia politik sebagai calon anggota DPR RI diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara. Ia dapat menjadi penghubung yang efektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
