Jakarta, ruangenergi.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 melalui sidang pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Penetapan itu dilakukan KPU setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh para pemohon, yakni pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan 03, yaitu Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Mahmodin. Prabowo-Gibran meraup 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah pemilihan umum tersebut.
Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024, Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024. Mereka akan diambil sumpah/janji pada Minggu 20 Oktober 2024. Dinamika politik di Indonesia semakin menghangat menjelang pengucapan sumpah/janji presiden tersebut.
Dalam era pemerintahan baru Prabowo-Gibran, arsitektur kabinet menjadi sorotan karena sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi menteri atau wakil menteri. Salah satu sektor yang penting adalah energi dan sumber daya mineral (ESDM) yang perlu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% dalam 2-3 tahun pertama pemerintahan mereka.
Prabowo dalam Qatar Economic Forum di Doha, Qatar, 15 April 2024, menyatakan keyakinannya untuk mencapai target tersebut. Dia juga memberikan penekanan pada pentingnya swasembada pangan, energi, dan air dalam mempertahankan ekonomi Indonesia.
Dalam sektor ESDM, Prabowo-Gibran dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama dalam bidang minyak bumi. Lifting minyak di Indonesia terus menurun, dan investasi di sektor hulu migas masih kurang kompetitif dibandingkan negara lain. Keberlanjutan eksplorasi minyak bumi dan peningkatan investasi menjadi fokus utama untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain itu, pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT) juga menjadi prioritas dalam transisi energi Indonesia menuju net zero emissions. Pemerintah telah menetapkan target pangsa EBT sebesar 23% pada tahun depan, namun potensi EBT di Indonesia baru dimanfaatkan sebesar 0,34%.
PLN dan Kementerian ESDM telah menyelaraskan rencana pembangunan listrik berbasis EBT hingga tahun 2040. Pengurangan penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik juga menjadi fokus, dengan perluasan penggunaan alternatif seperti limbah padat kelapa sawit dan pelet kayu.
Dengan tantangan dan potensi yang ada, pemerintahan Prabowo-Gibran perlu mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah energi dan sumber daya mineral untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Semoga dengan upaya maksimal, Indonesia dapat mencapai swasembada energi dan mempercepat transisi menuju EBT demi masa depan yang lebih berkelanjutan.
