Strategi Terbaik dalam Menghadapi Penyadapan Digital
Menurut Brigadir Jenderal I Made Astawa, WAKIL Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88, kewenangan penyadapan harus diatur berdasarkan Undang-Undang dan melalui proses kompleks. Setiap lembaga yang melakukan penyadapan diberikan kewenangan sesuai dengan jenis kejahatan yang ditangani.
Pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Made Astawa menyatakan bahwa penyadapan harus melalui proses perizinan yang ketat serta mematuhi kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan persetujuan pengadilan dan dalam kerangka hukum yang jelas.
Dalam konteks tata kelola intelijen yang baik dalam penggunaan teknologi pengawasan, Simon Runturambi, Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang efektif dan pemahaman batasan kewenangan agar keamanan nasional dapat terjaga tanpa mengorbankan kebebasan sipil.
Amnesty International menjadi fokus dalam pembahasan seminar ini, memicu perbincangan tentang perlindungan data, kewenangan penyadapan, dan tata kelola intelijen yang baik dengan menyoroti kompleksitas isu yang terkait dengan penggunaan alat sadap atau spyware dari berbagai sudut pandang.
Asra Virgianita, Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, menekankan pentingnya aktif berpartisipasi dalam diskusi dan bertanya kepada para pembicara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu tersebut.
Sulistyo dari Badan Siber dan Sandi Negara menegaskan bahwa spyware merupakan ancaman terhadap data yang terkait dengan pencurian data, namun potensi penyalahgunaannya minim.
Para ahli yang hadir dalam seminar tersebut memberikan berbagai perspektif tentang bagaimana menanggapi laporan Amnesty International secara efektif, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam menghadapi isu penggunaan spyware, dan membuka pintu bagi langkah-langkah lanjutan dalam penanganan isu tersebut.
Sumber: https://mediaindonesia.com/jabar/berita/674963/jurus-menghadapi-ancaman-penggunaan-alat-sadap-dan-keamanan-digital-di-era-modern
