Intelijen di Indonesia antara TNI dan Polri Masih Berada dalam Ranah Abu-abu
Menurut Direktur Riset ISI (Indo-Pacific Strategic Intelligence) Aishah Rasyidilla Kusumasomantri, kepentingan intelijen di Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar. Lembaga intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam Polri kerap menghadapi berbagai tantangan terkait tugas dan peran masing-masing.
Dalam seminar berjudul “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus,” yang diadakan oleh Center for Security and Foreign Affairs Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Aishah menyatakan bahwa laporan alat sadap Amnesty International menyoroti prevalensi pengawasan digital yang berlebihan.
Dia juga menjelaskan bahwa intelijen dibutuhkan untuk mengumpulkan, menyaring, dan menyimpulkan informasi yang digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan yang efektif. Intelijen dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, seperti Human Intelligence (HUMINT), Technical Intelligence (SIGINT, GEOINT), dan Open Source Intelligence (OSINT).
Aishah menunjukkan bahwa intelijen di Indonesia masih menghadapi masalah dalam menentukan peran dan tugas yang jelas, terutama dengan tumpang tindih antara TNI dan Polri dalam ranah intelijen sipil.
Di acara yang sama, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Tubagus Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR RI, menekankan pentingnya penerapan teknologi dalam urusan intelijen. Ia juga menyatakan bahwa aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh intelijen perlu mempertimbangkan kepentingan negara dan prinsip-prinsip kepentingan intelijen.
Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa intelijen di Indonesia masih berada dalam ranah abu-abu antara etika dan kepentingan, dengan tantangan-tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi lembaga intelijen di Indonesia.
