Sebanyak ribuan warga Afghanistan secara diam-diam dipindahkan ke Inggris melalui skema rahasia setelah terjadi kebocoran data besar yang mengungkap identitas mereka. Kejadian ini terjadi pada Februari 2022, ketika data pribadi hampir 19.000 warga Afghanistan yang mengajukan relokasi ke Inggris pasca pengambilalihan kekuasaan Taliban tersebar di media sosial. Baru pada Agustus 2023 pemerintah Inggris menyadari pelanggaran ini setelah sebagian data muncul di Facebook. Sebagai respons, pemerintah merancang skema pemukiman kembali khusus sembilan bulan kemudian yang telah membawa sekitar 4.500 warga Afghanistan ke Inggris. Namun, keberadaan kebocoran dan program relokasi ini dirahasiakan dengan menggunakan super-injunction, yang melarang media untuk memberitakan kasus ini.
Rahasia ini baru terungkap setelah hakim Pengadilan Tinggi membuka perintah ini pada Selasa, dengan alasan bahwa penyembunyian informasi ini menimbulkan masalah serius terkait kebebasan pers dan akuntabilitas publik. Data yang bocor mencakup nama, kontak, dan informasi keluarga mereka yang berpotensi terancam oleh Taliban. Meskipun terdapat kekhawatiran bahwa Taliban dapat menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi target, tinjauan internal Kementerian Pertahanan menyimpulkan risiko penyebaran data tidak sebesar yang ditakutkan.
Skema rahasia Afghan Relocation Route telah menelan biaya sekitar £400 juta dan membutuhkan tambahan £450 juta. Meskipun program ini akan ditutup, tawaran relokasi bagi warga Afghanistan yang masih berada di Afghanistan akan tetap dihormati. Sementara itu, Hakim Mr. Justice Chamberlain menilai super-injunction yang diterapkan pemerintah sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena melarang mekanisme akuntabilitas publik. Ia menegaskan bahwa hal ini menciptakan kekosongan dalam pengawasan dalam demokrasi. Penutupan informasi ini telah menimbulkan kontroversi, dengan beberapa pihak menyebut kebocoran ini sebagai “kegagalan yang katastrofik.” Selain itu, kasus ini juga menambah kritik terhadap evakuasi Afghanistan tahun 2021 yang sebelumnya telah disebut sebagai “kegagalan” oleh Komite Urusan Luar Negeri Inggris.
