Prabowo’s Engine: Kopdes Merah Putih Driving Village Economies

by -14 Views

Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari Visi Aspirasi Keenam Presiden, yang bertujuan untuk merangsang perekonomian lokal dan menginisiasi pengentasan kemiskinan dari tingkat desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti —disebut sebagai “trisula pengentasan kemiskinan”— yang diperkenalkan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Trisula ini telah diluncurkan sepanjang Juli 2025.
Setiap elemen trisula diwakili oleh program pemerintah yang konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan dapat diukur —di luar gestur seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 9 tahun 2025 tentang Pengecepatan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dari tingkat desa ke atas, dengan tujuan mengurangi ketimpangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Tiga belas kementerian dan dua lembaga nasional terlibat dalam pelaksanaannya, bersama gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia.
Kemiskinan, catatan program, adalah akar penyebab dari akses masyarakat yang terbatas terhadap layanan-layanan penting, seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025, per September 2024, 24,06 juta penduduk Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta di antaranya diklasifikasikan sebagai miskin ekstrim.
Kemiskinan yang persisten ini merupakan rintangan besar dalam merealisasikan visi Indonesia Emas 2045. Hal ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan kerja, perawatan kesehatan yang memadai, dan makanan serta gizi yang cukup.
Adita Irawati, Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (PCO), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan diresmikan pada Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi ditunjuk sebagai prototipe model. Unit pilot ini akan diobservasi untuk keberhasilan operasional dan direplikasi di desa-desa lain, dengan implementasi penuh ditargetkan pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai konsep bukti. Koperasi yang tersisa disiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa begitu mereka berdiri dan beroperasi, mereka memberikan manfaat yang nyata dan optimal bagi masyarakat setempat,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan inklusif, modern, dan gotong royong. Koperasi diharapkan untuk memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan perluasan Kopdes Merah Putih, operasi pemberian pinjaman ilegal, pemberi pinjaman yang merugikan, dan tengkulak yang mengeksploitasi ekonomi pedesaan diharapkan dapat dieliminasi. Inisiatif ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan bisnis lokal, mempersingkat rantai pasokan, dan meningkatkan akses ke sumber daya dan layanan kunci di daerah pedesaan.
Program ini memberikan penekanan khusus pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung —menghilangkan perantara yang mengeksploitasi. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan dapat melemahkan pegangan tengkulak dan menurunkan harga bagi konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang kurang produktif. Komponen institusional akan mencakup kantor koperasi, outlet makanan dasar, unit tabungan dan pinjaman, klinik dan apotek pedesaan, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses barang-barang pokok yang terjangkau, memperoleh pinjaman tanpa harus bergantung pada rentenir, menerima layanan kesehatan terdekat, dan menyimpan hasil pertanian dan perikanan dengan aman. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” tambah Adita.

Source link