Sebagai abdi negara, Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan untuk patuh pada hukum dan peraturan negara. Anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mendukung keputusan Gubernur DKI Pramono Anung untuk tidak memberikan promosi jabatan kepada ASN yang terlibat dalam permainan judi online (judol) setelah dilakukan pembinaan. Menurut William, langkah ini merupakan tindakan yang proporsional mengingat ASN adalah pelayan negara yang harus mematuhi aturan yang berlaku.
William juga menekankan pentingnya memeriksa aliran uang para ASN untuk memastikan tidak ada keterlibatan dalam judi online. Gubernur Pramono Anung juga menegaskan bahwa ASN yang masih terlibat dalam judol setelah pembinaan tidak akan mendapat promosi jabatan. Ia meminta agar tindakan tegas diambil terhadap pelaku judol, namun juga mempertimbangkan kemungkinan ada ASN yang menjadi korban dalam kasus tersebut.
Pramono Anung meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku judol, khususnya jika ada ASN yang terlibat. Langkah ini mengindikasikan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam menegakkan disiplin dan aturan bagi para ASN. Dalam hal ini, para ASN diingatkan untuk tidak terlibat dalam permainan judi online guna memastikan integritas dan loyalitas terhadap negara tetap terjaga.
