Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), berbagi wawasan kunci dengan para pemimpin regional untuk menyelaraskan pemahaman tentang program-program andalan Presiden Prabowo Subianto. Acara ini diadakan di Sei Rampah, Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada hari Rabu (30 Juli). Selain Hasan, hadir pula Muhamad Isra Ramli, Deputi I Bidang Materi Komunikasi dan Informasi di PCO; Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN); serta Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Acara yang berjudul “Bukti Nyata Program-program Presiden Prabowo Subianto” ini diselenggarakan oleh DPP Gempita (Gerakan Milenial untuk Cinta Tanah Air).
Forum ini juga dihadiri oleh sejumlah pemimpin daerah, antara lain: Darma Wijaya, Bupati Serdang Bedagai, Maya Hasmita, Bupati Labuhanbatu, Baharudin Siagian, Bupati Batu Bara, bersama dengan pejabat setempat dan perwakilan dari Forkopimda Sumatera Utara (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Dalam sambutannya, Hasan menekankan pentingnya menyelaraskan pandangan di semua tingkatan pemerintahan untuk memastikan implementasi yang lancar dan terkoordinasi dari program-program prioritas nasional.
“Kita harus memastikan keterkaitan—terutama antara pemerintah pusat dan daerah—agar kita dapat maju bersama-sama. Pemahaman bersama adalah kunci,” katanya. Hasan menjelaskan bahwa agenda kebijakan Presiden Prabowo bukanlah hal yang ditentukan secara mendadak, tetapi didasarkan pada perencanaan jangka panjang—banyak gagasan yang disusun dalam sebuah buku yang ditulis Prabowo lebih dari satu dekade yang lalu, yang sekarang menjadi dasar untuk program-program pemerintah.
Salah satu inisiatif unggulan tersebut adalah Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang Hasan gambarkan sebagai produk dari visi jangka panjang yang dipikirkan matang. Dia mencatat bahwa program serupa telah diterapkan di lebih dari 109 negara, dengan dampak yang dapat diamati dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Hasan menyerukan kepada semua pihak untuk berkontribusi dalam percepatan program tersebut.
“Pemerintah pusat menyediakan regulasi dan pendanaan. Pemerintah daerah membangun dapur. Sektor swasta juga dipersilakan untuk berpartisipasi,” tegasnya. Forum ini juga menjadi platform bagi para pemimpin daerah untuk menyampaikan umpan balik dan usulan langsung kepada perwakilan BGN mengenai program MBG. Hasan menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi langsung sangat penting untuk menghasilkan kemajuan nyata di lapangan.
Hasan juga mengingatkan peserta bahwa dapur SPPG (Unit Layanan Pemenuhan Gizi) harus dikelola dengan hati-hati. Setiap hidangan yang disajikan harus memenuhi setidaknya sepertiga kebutuhan kalori harian, dan sama pentingnya—rasanya harus enak. “Jika makanannya tidak enak dan tidak dimakan, tujuan tidak tercapai. Itulah mengapa saya katakan: jika makanannya tidak enak, berikan umpan balik. Ini pemborosan jika berakhir di tempat sampah,” katanya.
