Ribuan warga berkumpul di depan pendopo Kabupaten Pati untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terjadi di Pati, Jawa Tengah, pada Rabu (13/8/2025). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, memberikan tanggapan terhadap aksi demonstrasi tersebut. Toha meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk turun tangan dalam menangani masalah yang dipicu oleh rencana kenaikan pajak di Pati. Dia juga mengimbau agar massa aksi menyampaikan aspirasi secara tertib dan menghindari tindakan anarkis. Toha menekankan pentingnya menyampaikan pendapat di muka umum dengan menjunjung tinggi hukum serta menjaga keamanan bersama.
Menyadari keresahan masyarakat Pati, Toha mengajak semua pihak untuk menjauhi aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dia percaya bahwa aspirasi akan lebih efektif jika disampaikan secara damai dan tertib. Toha juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat untuk segera memediasi masalah yang terjadi di Pati guna menyelesaikannya dengan cepat, adil, dan tanpa menimbulkan perpecahan di masyarakat. Legislstor asal Dapil Jawa Tengah V itu menegaskan pentingnya dialog dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan masyarakat Pati.
Pihak berwenang juga meminta agar hubungan komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan warga dijaga untuk meredakan ketegangan dan memulihkan stabilitas di daerah. Sebelumnya, warga Pati menggelar demonstrasi menuntut pembatalan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan pajak tersebut dan mengembalikannya seperti periode sebelumnya. Selama pertemuan dengan demonstran, Sudewo meminta maaf atas kebijakan yang kontroversial tersebut. Setelah kejadian tersebut, Sudewo menghadapi insiden di mana massa mencoba menyergapnya dan melempari botol air mineral. Sudewo kemudian kembali ke dalam kantor Bupati Pati untuk menghindari kerumunan.
