Aliansi Meratus, sebuah organisasi lingkungan dan masyarakat adat di Kalimantan Selatan, kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana penetapan kawasan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional. Mereka menolak undangan audiensi terkait taman nasional ke Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Raden Rafiq Wibisono, Aliansi Meratus mengungkapkan penolakan tersebut dalam pertemuan dengan Dinas Kehutanan Kalsel. Mereka juga menyampaikan paparan terkait tata kelola dan tata ruang oleh masyarakat hukum adat Dayak Meratus, dengan menekankan bahwa usulan Taman Nasional tersebut tidak sesuai dengan kearifan lokal dan ritus masyarakat adat di Pegunungan Meratus.
Aliansi Meratus, yang diwakili oleh berbagai lembaga seperti AMAN Kalsel dan Walhi Kalsel, menegaskan penolakan mereka terhadap penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus. Mereka merasa kebijakan ini bertentangan dengan kearifan dan pengetahuan lokal yang telah ada di daerah tersebut selama bertahun-tahun. Rubi, Ketua PW AMAN Kalsel, menjelaskan bahwa Pegunungan Meratus sejak lama dihuni oleh masyarakat adat Dayak Besar dan menjadi sumber penghidupan serta tempat pelaksanaan ritual kepercayaan mereka.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, menyatakan bahwa rencana peningkatan status kawasan hutan lindung menjadi Taman Nasional sudah diusulkan sejak Oktober 2024. Namun, prosesnya masih menemui hambatan dalam tahapan teknis yang dilakukan oleh Tim Terpadu. Aliansi Meratus terus memperkuat penolakan mereka dengan menyampaikan alasan-alasan dan mendesak Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencabut usulan penetapan Taman Nasional Pegunungan Meratus.
