Sidang Kabinet Paripurna dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu, 31 Agustus 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut diselenggarakan dalam kondisi darurat politik dan sosial karena aksi demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam sidang tersebut, disepakati langkah-langkah tegas seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 sebagai langkah pemulihan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia meminta semua kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai, sambil menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas dalam menghadapi aksi anarkis. Beberapa poin penting dari hasil rapat tersebut antara lain pemintaan kepada pimpinan partai politik untuk bersikap tegas terhadap anggota DPR yang keliru, proses pemeriksaan kasus Affan harus cepat dan transparan, evaluasi tunjangan DPR serta moratorium kunjungan ke luar negeri, undangan dialog langsung bagi tokoh masyarakat dan mahasiswa, serta peran polisi sebagai pelindung masyarakat. Stabilitas nasional dianggap sebagai prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung pemulihan ekonomi di tengah situasi yang menantang.
Presiden menutup arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, memperkuat kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak demi masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Semua langkah yang diambil dalam rapat tersebut bertujuan untuk memastikan stabilitas, mendukung pembangunan, dan pemulihan ekonomi negara.
