Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa pihaknya akan bersikap terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima oleh 106 anggota dewan. Hal tersebut disampaikan setelah pertemuan dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang melakukan unjuk rasa terkait masalah tersebut di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis (4/9). Ima menjelaskan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota dewan akan dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi dan aspirasi yang dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa sejak periode pertama, informasi mengenai gaji, tunjangan, dan laporan keuangan bulanan sudah dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat.
Ima menilai bahwa DPRD DKI Jakarta harus bertanggung jawab secara terbuka terkait penggunaan dan penerimaan dana yang digunakan oleh anggota dewan. Sebelumnya, massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) telah melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dengan tiga tuntutan utama. Pertama, mereka meminta transparansi dan evaluasi terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai lebih besar daripada DPR RI. Kedua, menuntut penurunan atau penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan. Ketiga, menekankan pentingnya dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, seperti Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro.
Ima menjawab tuntutan mahasiswa dengan menyatakan bahwa akan membahasnya bersama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Dia juga menyebutkan bahwa revisi terkait tunjangan akan dibahas dalam rapat anggaran berikutnya. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas terkait pengelolaan gaji dan tunjangan anggota dewan serta keuangan BUMD DKI Jakarta.
