Pascaaksi unjuk rasa atas pemotongan tunjangan rumah DPR RI, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mempertanyakan keefektifan langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah ekonomi yang tengah dihadapi oleh pekerja. Meskipun tunjangan perumahan telah dihapus, anggota DPR RI masih menerima gaji dan tunjangan bulanan yang tinggi, sementara rakyat merasakan tekanan ekonomi yang semakin besar dengan melemahnya daya beli dan ketidakpastian dalam dunia kerja.
Menurut Rizal, pemangkasan tunjangan DPR tidak memberikan solusi substansial terhadap masalah ekonomi yang dialami oleh pekerja. Langkah tersebut lebih bersifat simbol politik daripada upaya nyata dalam merespons kebutuhan riil pekerja. Sementara itu, gelombang PHK massal yang terjadi di PT Gudang Garam menjadi gambaran riil dari ketidakstabilan ekonomi nasional yang rentan.
Ristadi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), juga menilai bahwa kinerja DPR tidak produktif, dengan undang-undang yang sering kali tidak mengakomodasi kepentingan rakyat secara menyeluruh. Kebijakan kenaikan tunjangan anggota parlemen dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi. Hal tersebut juga bertentangan dengan upaya Presiden Prabowo yang menggalakkan efisiensi anggaran negara.
Secara keseluruhan, pemotongan tunjangan DPR dianggap hanya sebagai langkah kosmetik yang tidak menggali akar masalah ekonomi yang sebenarnya. Diperlukan upaya legislasi dan pengawasan yang lebih efektif untuk menciptakan kebijakan yang mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat perekonomian secara keseluruhan.
